Kegiatan tersebut turut dihadiri Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan, Kepala BNPB, Kepala BMKG, Gubernur Kalimantan Barat serta unsur Forkopimda dan instansi terkait lainnya baik di tingkat pusat maupun daerah.
Dalam arahannya, Presiden RI Prabowo Subianto menegaskan pentingnya penegakan hukum terhadap korporasi yang terbukti melakukan pembakaran lahan. Presiden bahkan menekankan agar dilakukan pencabutan Hak Guna Usaha (HGU) dan izin usaha terhadap pihak-pihak yang lalai menjaga lingkungan.
“Kita harus tegas. Negara mengalami kerugian setiap tahun karena ulah mereka. Mereka kaya raya, tidak bayar pajak dengan benar, dan keuntungannya tidak kembali ke negara, tapi mereka juga tidak menjaga lingkungan,” tegas Presiden Prabowo.
Presiden juga memberikan instruksi untuk memperkuat Satgas Darat, termasuk dengan menambah personel serta menginventarisasi kebutuhan peralatan penanganan Karhutla yang masih kurang. Ia meminta agar titik-titik api yang muncul dapat segera ditangani secara cepat dan tepat agar tidak meluas.
“Bila perlu, satuan khusus disiapkan dan diterjunkan ke lokasi terdekat dari titik api. Untuk TNI AU agar menginventarisasi pesawat yang dapat digunakan untuk operasi modifikasi cuaca dan water bombing,” lanjut Presiden.
Sebagai bentuk komitmen TNI AD dalam mendukung upaya pemerintah menanggulangi Karhutla, Danrem 121/Abw Brigjen TNI Purnomosidi siap mengerahkan personel serta memperkuat koordinasi lintas sektor guna mencegah meluasnya dampak kabut asap di wilayah Kalimantan Barat.
Sumber : penrem 121/ABW
Publish : L. Sugiarto.
Tidak ada komentar:
Posting Komentar